Nama
:........................
Kelas
: x .......................
Nilai Asal
:.........................
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e
di depan jawaban yang paling tepat!
1.
Menurut UUD 1945,
penyelenggaraan pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah
. . . .
a.
MPR
b.
DPR
c.
MPR, DPR
d.
Presiden
e.
Kapolri
2.
Yang termaksuk kekuasaan
menurut John Locke adalah Legislative, ekksesekutif dan ….
a.
Eksaminatif
b.
Yudikatif
c.
Legislative
d.
Eksekutif
e.
Federatif
3.
Kekuasaan federative menuurut
pendapat Montesquieu dimasukan kedalam
kekuasaan….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Federative
e.
konstitutif
4.
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar . kekuasaan ini dijalankan oleh MPR
menurut kekuasaan ….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
moneter
e.
konstitutif
5.
Kekuasaan untuk menjalankan
UU termaksuk kekuasaan . . ..
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.Yudikatif
d.
moneter
e.
konstitutif
6.
Kekuasaan untuk
mempertahankan undang-undang adalah kekuasaan…
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
moneter
e.
konstitutif
7.
Kekuasaan untuk menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter adalah kekuasaan….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Moneter
e.
Konstitutif
8.
Kekuasaan menurt Pasal
23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah kekuasaan….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Moneter
e.
Eksaminatif
9.
Kekuasaan eksaminatif
sama dengan kekuasaan….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Eksaminatif
e.
Inspektif
10.
Negara Indonesia adalah
berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal … Ayat ... UUD 1945.
a.
27 ayat 1
b.
28 ayat 2
c.
29 ayat 1
d.
29 ayat 2
e.
30 ayat 1
11.
Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaan itu pasal …
a.
27 ayat 1
b.
28 ayat 2
c.
29 ayat 1
d.
29 ayat 2
e.
30 ayat 1
12.
Gemar melaksanakan kegiatan
kemanusiaan dan berani membela
melakukan kebenaran dan keadilan adalah
contoh dari nilai sila ke…
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5
13.
Bahwa bangsa Indonesia
menepatkan kepentingan bangsa dan Negara daripada pribadinya adalah nilai dari
sila ke ….
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5
14.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama adalah contoh nilai sila ke. . .
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5
15.
Dalam UUD 1945 yang mengatur
tentang pasal perekonomiaan nasional
pasal…
a.
27
b.
28
c.
29
d.
30
e.
33
16.
Fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara oleh negara UUD
1945 Pasal …ayat…
a.
34 ayat 4
b.
34 ayat 3
c.
34 ayat 2
d.
34 ayat 1
e.
A, b, c, d benar
17.
Nama Kabinet Pembangunan
adalah ketika Presiden ....
a.
Ir. Sukarno
b.
Jendral Suharto
c.
Prof BJ Habiebie
d.
Kh. Abdurahman Wahid
e.
Megawati Sukarno Putri
18.
Nama Kabinet Persatuan
Nasional adalah ketika Presiden ....
a.
Ir. Sukarno
b.
Jendral Suharto
c.
Prof BJ Habiebie
d.
Kh. Abdurahman Wahid
e.
Megawati Sukarno Putri
19.
Dasar hukum MPR adalah Pasal
...UUD 1945.
a.
2 dan 3
b.
4 dan 5
c.
6 dan 7
d.
4 dan 6
e.
7
20.
Dengan di munculkan kartu
pelajar atas perhatian Pemerintah berupaya untuk mendapatkan Pendidikan yang
lebih baik bahkan sudah diantara kita yang memilikinya yaitu kartu ….
a.
BPJS
b.
KJP
c.
KIP
d.
BSM
e.
SIM
21.
Yang berkuasa mengurusi Agama
kewenangan pemerintah tingkat…
a.
Daerah
b.
Pusat
c.
Kota
d.
Kabupaten
e.
Desa
22.
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dibagi
….
a.
2
b.
3
c.
4
d.
5
e.
6
23.
Negara RI di bagi atas
daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
sesuai pasal …ayat …1945.
a.
17/1
b.
18/1
c.
19/1
d.
20/1
e.
21/2
24.
Dalam sistem pemerintahan
Indonesia, apabila Presiden melakukan pelanggaran yang berupa penghianatan
terhadap negara, korupsi dan penyuapan maka dapat diberhentikan oleh . . .
a.
MA
b.
MK
c.
MPR
d.
Rakyat
e.
DPR
25.
Hak Prerogratif diartikan
sebagai kekuasaan . . . .
a.
Mutlak Presiden untuk
membubarkan parlemen
b.
Mutlak Presiden mengesahkan
RUU menjadi UU
c.
Relatif Presiden untuk
membentuk dan membubarkan kabinet
d.
Mutlak Presiden yang tidak
dapat diganggu gugat oleh pihak lain
e.
Relatif Presiden yang tidak
dapat diganggu gugat oleh pihak lain
26.
Yang termasuk Lembaga Non
Kementerian yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu adalah ....
a.
Kementerian Agama
b.
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
c.
Kementerian Perikanan dan
Kelautan
d.
BIN ( Badan Intelijen Negara
)
e.
Kementerian Pemudan dan
Olahraga
27.
Mereka yang berdasarkan hukum
tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara
dinamakan ….
a. Penduduk
b. Orang asing
c. Warga negara
d. Bukan penduduk
e. Bukan warga negara
28.
Asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan
kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak
mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah
….
a. Hak opsi
b. Ius soli
c. Hak repudiasi
d. Naturalisasi
e. Ius sanguinis
29.
Seorang keturunan bangsa B (ius
sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia
keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A
juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ….
a. Ius Soli
b. Apatride
c. Bipatride
d. Ius Sanguinis
e. Naturalisasi
30.
Asas kewarganegaraan yang
menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional
Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan
yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah ….
a. Asas keterbukaan
b. Asas kebenaran substantif
c. Asas kepentingan nasional
d. Asas perlindungan maksimum
e. Asas publisitas
31.
Di bawah ini yang bukan
merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ….
a. Telah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin.
b. Pada waktu mengajukan
permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling
singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun
tidak berturut-turut.
c. Dapat berbahasa Indonesia
serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
d. Jika dengan memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
e. Anak yang lahir dari
perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga
negara asing.
32.
Penerapan hak warga negara dibidang
politik dapat diimplementasikan dalam bentuk ….
a. Memasuki anggota partai
politik
b. Membantu fakir miskin dan
anak terlantar
c. Mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak
d. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan
anak bangsa
e. Menjadi pengusaha yang
loyal terhadap pemerintah
33.
Secara legal formal pencurian
ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar
biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB
tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut
teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban,
atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No
45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak
pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu
ancaman terhadap ….
a. Patriotisme
b. Kedaulatan negara
c. Ketenteraman negara
d. Keamanan Indonesia
e. Pertahanan Indonesia
34.
Dalam sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ….
a. Kekuatan utama sistem
keamanan
b. Kekuatan utama sistem
pertahanan
c. Kekuatan mayoritas sistem
pertahanan
d. Kekuatan pendukung
pertahanan keamanan
e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan
keamanan
35.
Contoh keikutsertaan siswa di
sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ….
a. Menjadi prajurit TNI/Polri
b. Mengikuti pertandingan
olah raga di tingkat internasional
c. Mengikuti kegiatan
kepramukaan dengan penuh kesadaran
d. Mengikuti olimpiade
fisika, matematika dan kimia di luar negeri
e. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi
korban bencana alam
36.
Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang
Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis
Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan
Wakil Presiden,
(4). Menetapkan Undang-Undang
Dasar dan/ Perubahan UUD,
(5). Melantik Presiden dan
Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden
dan/ Wakil Presiden,
Berdasarkan data di atas yang
merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya
Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….
a. Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor 3, 4, dan 5
c. Nomor 2, 4, dan 6
d. Nomor 3, 4, dan 6
e. Nomor 4, 5, dan 6
37.
Perhatikan data di bawah ini!
(1). Lembaga Swadaya
Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan
Korupsi
(5). Presiden dan Wakil
Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas
yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 3, 5 dan 6
d. 2, 3, 5 dan 6
e. 3, 4, 5 dan 6
38.
Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut
menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan
pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal
tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, …
a.
Pasal 1 ayat 6
b.
Pasal 2 ayat 6
c.
Pasal 5 ayat 1
d.
Pasal 6 ayat 1
e.
Pasal 6 ayat 2
39.
Lembaga yang wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
dan tindak pidana berat lainnya, adalah …
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pengawas Keuangan
40.
Keberadaan lembaga-lembaga
negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari
mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah
reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Badan Pengawas Keuanga
41.
Perkembangan penyelenggaraan
kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah.
Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku
di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur
ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam
Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini
pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ….
a. dipilih oleh partai politik
b. dipilih langsung oleh
rakyat
c. pengangkatan kepala daerah
d. dipilih oleh pemuka dan
tokoh masyarakat
e. dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
42.
Konsekuensi logis ketentuan
Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan
di daerah, berikut ini yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, kecuali
…
a. Peradilan/yustisi
b. Politik luar negeri
c. Kebijakan pendidikan
d. Pertahanan dan keamanan
e. Moneter dan fiskal
nasional
43.
Pemerintah daerah merupakan
bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan
tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan
tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ….
a. asas keterbukaan dan
akuntabilitas
b. asas otonomi dan tugas
pembantuan
c. asaa kepastian hukum dan
demokrasi
d. asas pemerataan dan
pembagian kekuasaan
e. asas keseimbangan dan
pembagian keuntungan
44.
Di dalam negara yang tingkat
pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan
tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan
oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kekurangan
negara yang berbentuk ….
a. Federal
b. Serikat
c. Monarki
d. Kesatuan
e. Negara bagian
45.
Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan meng
hormati satuan – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang termasuk daerah khusus di
Indonesia adalah ...
a.
Bali dan Jakarta
b.
Aceh dan Jakarta
c.
Jakarta dan Yogyakarta
d.
Jakata dan Papua
e.
Papua dan Yogyakarta
Posting Komentar