Nama
:........................
Kelas
: .......................
Nilai Asal
:.........................
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e
di depan jawaban yang paling tepat!
1. Hak dan kewajiban warga Negara untuk
ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa..
a. 27
ayat (3)
b. 28B
ayat (2)
c. 28H
ayat (4)
d. 30
ayat (1)
e. 31
ayat (2)
2. Perhatikan pernyataan-pernyataan
berikut!
1) Pada
dasarnya kewajiban warga Negara adalah kewajiban warga Negara
2) Menuntun
hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban
3)
Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama
4)
Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran gak warga nega.
Pernyataan
yang benar ditunjukan pada nomor . . .
a. 1)
dan 2)
b. 1)
dan 3)
c. 2)
dan 3)
d. 2)
dan 4)
e. 3)
dan 4)
3. Tidak mau mematuhi dan menaati
peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . .
a. Pelanggaran hak
b. Pengingkaran hak
c. Kesadaran hukum
d. Pengingkaran kewajiban
e. Nasionalisme dan patriotisme
4. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan
jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak
mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal
. . .
a. 28
b. 30
c. 34
d. 36
e. 37
a. 28
b. 30
c. 34
d. 36
e. 37
5. Perhatikan pernyataan- pernyataan
berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
6. Aspek persamaan kedudukan warga Negara
yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . .
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
7. Hak warga Negara untuk bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam
UUD 1945 pasal . . .
a. 28H ayat (1)
b. 28H ayat (2)
c. 28I ayat (1)
d. 28I ayat (2)
e. 28J ayat (1
8. Hak untuk mendapatkan pelayanan public
secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Pendidikan
d. Social budaya
e. Hukum dan pemerintahan
9. Hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 28A
b. 28B ayat (1)
c. 28C ayat (1)
d. 28D ayat (1)
e. 28E ayat (1)
10. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang hak
. . .
a. Dalam bidang politik
b. Dalam bidang pendidikan
c. Mengembangkan diri
d. Dalam usaha pertahanan dan keamanan
Negara
e. Untuk mendapatkan kesejahteraan
bagi kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar
11. Hak berserikat dan berkumpul/hak
berpendapat diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
e. 31
12. Berikut ini adalah kewajiban negara
terhadap warga negaranya, kecuali diwajibkan negara untuk….
a. menjamin sistem hukum yang adil
b. menjamin hak asasi warga negara
c. memberi kebebasan beribadah
d. mengembangkan pendidikan untuk
rakyat
e. memberikan jaminan sosial
13. Perbedaan pokok antara warga negara
Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia terletak pada…
a. pekerjaan tetapnya
b. lamanya berdomisili
c. tempat kelahirannya
d. strata sosialnya
e. hak dan kewajibannya
14. Contoh nilai istrumental sila Persatuan
Indonesia adalah ....
a. Mengedepankan pengambilan keputusan
secara musyawarah
b. Mendapatkan hak memiliki hak milik
c. Hak manusia bergaul satu sama lainnya
dalam semangat persaudaraan
d. Memberikan pelayanan kesehatan kepada
setiap warga
e. Menjalankan ibadah sesuai agama
msing-masing tanpa mengganggu orang lain
15. Polisi lalu lintas menilang para
pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara
mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ....
a. Preventif
b. Represif
c. Koersif
d. Persuasif
e. Kreatif
16. Para petugas yang berwenang mengadakan
sosialisasi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara dalam
berbangsa bernegara hal ini merupakan cara mengatasi pengingkaran kewajiban
warga negara, yaitu ....
a. Preventif
b. Represif
c. Koersif
d. Persuasif
e. Kreatif
17. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota
masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu
masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum
tersebut diungkapkan oleh....
a.Prof Mr, E.M. Meyer
b.Leon Duguit
c.S.M.Amin, SH
d.Utrech
e.Prof, Dr.Notonegoro, SH
18. Penggolongan hukum menurut sumbernya
antara lain adalah...
a.Traktat Dan Yurisprodensi
b.Tertulis Dan Tidak Tertulis
c.Lokal Dan Internasional
d.Objektif Dan Subjektif
e.Publik Dan Privat
a.Traktat Dan Yurisprodensi
b.Tertulis Dan Tidak Tertulis
c.Lokal Dan Internasional
d.Objektif Dan Subjektif
e.Publik Dan Privat
19. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat
dalam UUD 1945 bagian ....
a.Pembukaan
b.Batang Tubuh
c.Aturan Tambahan
d.Aturan Peralihan
e.Alinea 4 Pembukaan
a.Pembukaan
b.Batang Tubuh
c.Aturan Tambahan
d.Aturan Peralihan
e.Alinea 4 Pembukaan
20. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang
mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang
dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang
disamakan dengan itu disebut peradilan ....
a.Umum
b.Agama
c.Militer
d.Negeri
e.Tinggi
a.Umum
b.Agama
c.Militer
d.Negeri
e.Tinggi
21. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk
mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat....
a.Fleksibel
b.Mendesak
c.Sementara
d.Mengikat
e.Universal
a.Fleksibel
b.Mendesak
c.Sementara
d.Mengikat
e.Universal
22. Hukum menurut pendapat para ahli hukum
atau sarjana hukum terkemuka disebut...
a.Doktrin
b.Traktat
c.Kebiasaan
d.Justifikasi
e.Yurisprodensi
a.Doktrin
b.Traktat
c.Kebiasaan
d.Justifikasi
e.Yurisprodensi
23. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang
mengusulkan hakim
agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran,
martabat para hakim adalah....
a.Mahkamah Agung
b.Mahkamah Konstitusi
c.Pengadilan negeri
d.Pengadilan militer
e.Komisi Yudisial
a.Mahkamah Agung
b.Mahkamah Konstitusi
c.Pengadilan negeri
d.Pengadilan militer
e.Komisi Yudisial
24. Kewenangan untuk
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden
dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah
a.Mahkamah Agung
b.Mahkamah Konstitusi
c.Pengadilan tinggi
d.Mahkamah militer
e.Komisi Yudisial
a.Mahkamah Agung
b.Mahkamah Konstitusi
c.Pengadilan tinggi
d.Mahkamah militer
e.Komisi Yudisial
25. Berdasarkan UUD1945
setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan
yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
a.menguji undang –undang terhadap UUD.
b.Memutus peradilan tingkat kasasi
c.Mengangkat memberhentikan hakim
d.Menguji secara material UUD 1945
e.Membentuk seluruh partai politik
a.menguji undang –undang terhadap UUD.
b.Memutus peradilan tingkat kasasi
c.Mengangkat memberhentikan hakim
d.Menguji secara material UUD 1945
e.Membentuk seluruh partai politik
26. Melakukan pengawasan
terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan
dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
a.Negeri
b.Tinggi
c.Agama
d.Militer
e.Tata usaha negara
a.Negeri
b.Tinggi
c.Agama
d.Militer
e.Tata usaha negara
27. Obyek pengadilan tata
usaha negara meliputi bidang ....
a.Hankam, politik dan sosial
b.Politik, hankam dan HAM
c.Sosial, politik dan ekonomi
d.Ekonomi, politik dan budaya
e.Sosial, ekonomi dan function publik
a.Hankam, politik dan sosial
b.Politik, hankam dan HAM
c.Sosial, politik dan ekonomi
d.Ekonomi, politik dan budaya
e.Sosial, ekonomi dan function publik
28. Bentuk yang paling
efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui
pendekatan ...
a.hukuman
b.kekeluargaan
c.keagamaan
d.organisasi
e.persaudaraan
a.hukuman
b.kekeluargaan
c.keagamaan
d.organisasi
e.persaudaraan
29. Hukum yang berisi pengaturan bentuk,
susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antara alat-alat negara ialah
hukum ....
a. Administrasi negara
b. Tata negara
c. Pidana
d. Perdata
e. Acara
30. Hukum yang berisi tentang
tindakan-tindakan yang dilarang dan hukuman bagi yang melakukan ialah hukum
....
a. Administrasi negara
b. Tata negara
c. Pidana
d. Perdata
e. Acara
31. Memberikan konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum
klien adalah tugas dari ....
a. Polisi
b. KPK
c. Advokat
d. Hakim
e. Kejaksaan
32. Tindakan yang menceminkan usaha untuk
melindungi hukum adalah ....
a. Menanam pohon di pekarangan rumah
b. Membantu korban kecelakaan
c. Olahraga setiap pagi
d. Mentaati rambu lalu lintas
e. Menggunakan kendaraan umum
33. Seseorang yang dihukum dalam lembaga pemasyarakatan
untuk waktu paling sedikit satu hari dan paling lama tidak boleh lebih dari
satu tahun empat bulan sering disebut sebagai pidana ....
a. Denda
b. Tutupan
c. Penjara waktu tertentu
d. Kurungan
e. Penjara
34. Dalam arti luas, hukum sipil meliputi
hukum ....
a. Acara pidana dan acara perdata
b. Administrasi negara dan dagang
c. Perdata dan dagang
d. Tata negara dan administrasi negara
e. Pidana dan perdata
35. Lembaga negara yang secara khus
bertugas di bidang penuntutan ialah ....
a. DPRD
b. Advokat
c. KPK
d. Polisi
e. Kejaksaan
36. Memalsukan uang, membuat riuh pada
malam hari, dan tanpa izin mengadakan pesta merupakan pelanggaran-pelanggaran
yang sering kita jumpai yang pada umumnya melanggar ....
a. Ketertiban umum
b. Jabatan
c. Lingkungan hidup
d. Keamanan umum
e. Kesusilaan
37. UU No. 2 Tahun 2002 merupakan
tugas....
a. DPRD
b. Advokat
c. KPK
d. Polisi
e. Kejaksaan
38. Orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratannya
merupakan pengertian dari ...
a. Kehakiman
b. Advokat
c. KPK
d. Polisi
e. Kejaksaan
39. KUHP singkatan dari ....
a. Kitab Undang Hukum Pidana
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perkara
d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
e. Kekuasaan Undang-Undang Hukum Polisi
40. Seorang petugas agama yang melakukan
upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat Catatan
Sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa perlangsungan di muka pejabat itu sudah
dilakukan sesuai KUHP pasal ....
a. 503-520
b. 521-528
c. 529-530
d. 531
e. 532-547
Posting Komentar