Mata Pelajaran : PPKn
Nama : .................................
Nama : .................................
Kelas :
.................................
Waktu : 60 Menit
Waktu : 60 Menit
Kelas :
X
Guru Mata Pelajaran : Moh. Miptahudin, S.Pd
Berilah tanda silang
(X) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang paling tepat!
1.
Menurut UUD 1945, penyelenggaraan
pemerintahan yang tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah . . . .
a.
MPR
b.
DPR
c.
MPR, DPR
d.
Presiden
e.
Kapolri
2.
Yang termaksuk kekuasaan menurut
John Locke adalah ….
a.
Legislative , eksekutif
b.
Legislative, yudikatif
c.
Legislative , yudikatif, eksekutif
d.
Eksekutif, federative
e.
Legislative, ekksesekutif dan
federatif
3.
Kekuasaan federative menuurut
pendapat Montesquieu dimasukan kedalam
kekuasaan….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Federative
e.
konstitutif
4.
Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang undang dasar . kekuasaan ini dijalankan oleh MPR menurut
kekuasaan ….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
moneter
e.
konstitutif
5.
Kekuasaan untuk menjalankan UU
termaksuk kekuasaan . . ..
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
moneter
e.
konstitutif
6.
kekuasaan untuk mempertahankan
undang-undang adalah kekuasaan…
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
moneter
e.
konstitutif
7.
Kekuasaan untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter adalah kekuasaan….
a.
Legislative
b.
Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Moneter
e.
Konstitutif
8.
Kekuasaan menurt Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945adalah kekuasaan….
a. Legislative
b. Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Moneter
e.
Eksaminatif
9.
Kekuasaan eksaminatif sama dengan kekuasaan….
a. Legislative
b. Eksekutif
c.
Yudikatif
d.
Eksaminatif
e.
Inspektif
10.
Negara Indonesia adalah berdasarkan
atas ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal … Ayat ... UUD 1945.
a.
27 ayat 1
b.
28 ayat 2
c.
29 ayat 1
d.
29 ayat 2
e.
30 ayat 1
11.
Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut
agamanya dan kepercayaan itu pasal …
a.
27 ayat 1
b.
28 ayat 2
c.
29 ayat 1
d.
29 ayat 2
e.
30 ayat 1
12.
Gemar melaksanakan kegiatan
kemanusiaan dan berani membela
melakukan kebenaran dan keadilan adalah
contoh dari nilai sila ke…
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5
13.
Bahwa bangsa Indonesia menepatkan
kepentingan bangsa dan Negara daripada pribadinya adalah nilai dari sila ke ….
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5
14.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama adalah contoh nilai sila ke. . .
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5
15.
Dalam UUD 1945 yang mengatur tentang
pasal perekonomiaan nasional pasal…
a.
27
b.
28
c.
29
d.
30
e.
33
16.
Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara UUD 1945 Pasal
…ayat…
a.
34 ayat 4
b.
34 ayat 3
c.
34 ayat 2
d.
34 ayat 1
e.
A, b, c, d benar
17.
Nama Kabinet Pembangunan adalah
ketika Presiden ....
a.
Ir. Sukarno
b.
Jendral Suharto
c.
Prof BJ Habiebie
d.
Kh. Abdurahman Wahid
e.
Megawati Sukarno Putri
18.
Nama Kabinet Persatuan Nasional
adalah ketika Presiden ....
a.
Ir. Sukarno
b.
Jendral Suharto
c.
Prof BJ Habiebie
d.
Kh. Abdurahman Wahid
e.
Megawati Sukarno Putri
19.
Dasar hukum MPR adalah Pasal ...UUD
1945.
a.
2 dan 3
b.
4 dan 5
c.
6 dan 7
d.
4 dan 6
e.
7
20.
Dengan di munculkan kartu pelajar
atas perhatian Pemerintah berupaya untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik
bahkan sudah diantara kita yang memilikinya yaitu kartu ….
a.
BPJS
b.
KJP
c.
KIP
d.
BSM
e.
SIM
21.
Yang berkuasa mengurusi Agama
kewenangan pemerintah tingkat…
a.
Daerah
b.
Pusat
c.
Kota
d.
Kabupaten
e.
Desa
22.
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dibagi
….
a.
2
b.
3
c.
4
d.
5
e.
6
23.
Negara RI di bagi atas daerah-daerah
Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota sesuai pasal
…ayat …1945.
a.
17/1
b.
18/1
c.
19/1
d.
20/1
e.
21/2
24.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia,
apabila Presiden melakukan pelanggaran yang berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi dan penyuapan maka dapat diberhentikan oleh . . .
a.
MA
b.
MK
c.
MPR
d.
Rakyat
e.
DPR
25.
Hak Prerogratif diartikan sebagai
kekuasaan . . . .
a.
Mutlak Presiden untuk membubarkan
parlemen
b.
Mutlak Presiden mengesahkan RUU
menjadi UU
c.
Relatif Presiden untuk membentuk dan
membubarkan kabinet
d.
Mutlak Presiden yang tidak dapat
diganggu gugat oleh pihak lain
e.
Relatif Presiden yang tidak dapat
diganggu gugat oleh pihak lain
26.
Yang termasuk Lembaga Non
Kementerian yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu adalah ....
a.
Kementerian Agama
b.
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
c.
Kementerian Perikanan dan Kelautan
d.
BIN ( Badan Intelijen Negara )
e.
Kementerian Pemudan dan Olahraga
27.
Mereka yang berdasarkan hukum
tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara
dinamakan ….
a.
Penduduk
b.
Orang asing
c. Warga
negara
d.
Bukan penduduk
e. Bukan warga negara
28.
Asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan
seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana
ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ….
a. Hak opsi
b. Ius soli
c. Hak repudiasi
d. Naturalisasi
e. Ius
sanguinis
29.
Seorang keturunan bangsa B (ius
sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia
keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A
juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ….
a. Ius
Soli
b. Apatride
c. Bipatride
d. Ius
Sanguinis
e.
Naturalisasi
30.
Asas kewarganegaraan yang menentukan
bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia,
yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang
memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah ….
a. Asas keterbukaan
b. Asas kebenaran substantif
c. Asas kepentingan nasional
d. Asas perlindungan maksimum
e. Asas publisitas
31.
Di bawah ini yang bukan merupakan
persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ….
a. Telah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin.
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut
atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut.
c. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila
dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda.
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
32.
Penerapan hak warga negara di bidang
politik dapat diimplementasikan dalam bentuk ….
a. Memasuki anggota partai politik
b. Membantu fakir miskin dan anak terlantar
c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
d. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
e. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah
33.
Secara legal formal pencurian ikan
oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar
biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB
tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut
teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban,
atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No
45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak
pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu
ancaman terhadap ….
a.
Patriotisme
b.
Kedaulatan negara
c.
Ketenteraman negara
d.
Keamanan Indonesia
e.
Pertahanan Indonesia
34.
Dalam sistem pertahanan keamanan
rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ….
a.
Kekuatan utama sistem keamanan
b.
Kekuatan utama sistem pertahanan
c.
Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
d. Kekuatan
pendukung pertahanan keamanan
e. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
35.
Contoh keikutsertaan siswa di
sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ….
a.
Menjadi prajurit TNI/Polri
b.
Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
c.
Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
d.
Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
e. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
36.
Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang
Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh
nomor ….
a. Nomor 1, 2,
dan 3
b. Nomor 3, 4, dan 5
c. Nomor 2, 4, dan 6
d. Nomor 3, 4, dan 6
e. Nomor 4, 5, dan 6
37.
Perhatikan data di bawah ini!
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur
dalam sistem politik Indonesia adalah ….
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 3, 5 dan 6
d. 2, 3, 5 dan 6
e. 3, 4, 5 dan 6
38.
Presiden selaku
Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik
Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang
dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17
tahun 2003, ….
a. Pasal 1 ayat 6
b. Pasal 2 ayat 6
c. Pasal 5 ayat 1u Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
141
d. Pasal 6 ayat 1
e. Pasal 6 ayat 2
39.
Lembaga yang wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pengawas Keuangan
40.
Keberadaan lembaga-lembaga negara di
Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme
pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi,
lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….
a. Mahkamah Agung
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Badan Pengawas Keuanga
Posting Komentar